Pid.kepri.polri.go.id – Ya, wajib hukumnya bagi setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia untuk membayar pajak kendaraan secara rutin.
Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
1. Jenis Pajak Kendaraan yang Wajib Dibayar
- Pajak Tahunan (PKB – Pajak Kendaraan Bermotor): Dibayar setiap 1 tahun sekali sekaligus memvalidasi pengesahan STNK bulanan/tahunan.
- Pajak 5 Tahunan: Dibayar setiap 5 tahun sekali bersamaan dengan penggantian kaleng pelat nomor (TNKB) dan perpanjangan dokumen STNK secara menyeluruh setelah melewati tes cek fisik kendaraan di Samsat.
2. Sanksi & Risiko Jika Tidak Membayar Pajak Kendaraan
- Denda Keterlambatan (Sanksi Administrasi):
- Terkena denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dihitung berdasarkan lamanya tunggakan.
- Terkena denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari pihak Jasa Raharja.
- Sanksi Tilang oleh Kepolisian:
- Pengesahan STNK dilakukan setiap tahun saat Anda membayar pajak.
- Jika pajak mati/menunggak, maka STNK dianggap tidak disahkan. Berdasarkan Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ No. 22/2009, mengemudikan kendaraan dengan STNK yang belum disahkan dapat dikenai sanksi tilang dengan denda maksimal Rp500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan.
- Penghapusan Data Registrasi Kendaraan (Kendaraan Jadi “Bodong”):
- Berdasarkan Pasal 74 UU No. 22/2009, jika pemilik kendaraan tidak memperpanjang STNK setelah masa berlaku STNK (5 tahunan) habis ditambah menunggak pajak selama 2 tahun berturut-turut, maka data registrasi kendaraan dapat dihapus secara permanen dari basis data Korlantas Polri.
Kendaraan yang datanya sudah dihapus tidak dapat didaftarkan kembali dan secara hukum statusnya berubah menjadi kendaraan ilegal/bodong.
