Pid.kepri.polri.go.id – Pihak yang berhak dan memiliki kewenangan hukum untuk melakukan razia, pemeriksaan, penangkapan, serta penyidikan terkait tindak pidana narkotika di Indonesia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berikut adalah instansi dan pihak resmi yang berwenang:
1. Badan Narkotika Nasional (BNN)
BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menjadi focal point penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.
- Penyidik BNN: Memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan razia/operasi penindakan di berbagai tempat (seperti tempat hiburan malam, pemukiman, hingga pelabuhan/bandara).
- Tingkatan: Operasi razia dapat dilakukan oleh penyidik BNN pusat, BNN Provinsi (BNNP), maupun BNN Kabupaten/Kota (BNNK).
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Polri adalah instansi penegak hukum utama yang memiliki kewenangan penindakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
- Satuan Narkoba (Satresnarkoba / Ditresnarkoba): Penyidik Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Bareskrim/Polda) hingga Satuan Reserse Narkoba (Polres/Polsek) berhak menggelar razia dan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba.
- Penggeledahan dan Tes Urine: Dalam pelaksanaan razia resmi, penyidik Polri berwenang melakukan penggeledahan badan/pakaian, penggeledahan tempat/kendaraan, serta melakukan tes urine langsung di lokasi razia.
3. Pihak Lain yang Dilibatkan (Operasi Gabungan / Terbatas)
Dalam situasi atau lokasi tertentu, penindakan dan razia narkoba dapat melibatkan instansi lain melalui sinergi atau operasi gabungan:
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC): Berwenang penuh melakukan pemeriksaan dan penindakan terkait penyelundupan narkotika di pintu masuk negara, seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan batas wilayah negara (Kawasan Pabean/FTZ).
- Polisi Militer (POM TNI): Berwenang melakukan razia atau penindakan narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI atau digelar di lingkungan markas/asrama militer.
- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/Rutan): Petugas Lapas bersama BNN/Polri sering menggelar razia internal di dalam sel/blok hunian warga binaan.
4. Apakah Ormas atau Warga Sipil Berhak Merazia Narkoba?
Tidak berhak. Organisasi masyarakat (Ormas), LSM, debt collector, maupun kelompok warga sipil dilarang keras melakukan razia atau penggeledahan mandiri terkait narkoba di tempat umum maupun properti pribadi. Tindakan “sweeping” atau razia oleh pihak yang tidak berwenang merupakan pelanggaran hukum (tindak pidana persekusi, main hakim sendiri, atau pemaksaan). Jika masyarakat mencurigai adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba di lingkungannya, perannya adalah melaporkan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian atau BNN setempat.
