Pid.kepri.polri.go.id – Penertiban atau razia di area hotel tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Karena hotel merupakan tempat usaha sekaligus ruang privat bagi tamu, pelaksanaan pemeriksaan atau razia harus didasarkan pada kewenangan hukum yang jelas dan ketaatan pada hukum acara yang berlaku.
Berikut adalah pihak-pihak resmi yang berwenang melakukan razia atau penindakan di hotel beserta batas kewenangannya:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Polri memiliki kewenangan tertinggi dalam penegakan hukum pidana di jalan maupun di fasilitas umum/swasta seperti hotel.
- Dasar Hukum: UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kewenangan & Aturan:
- Tindak Pidana Umum/Khusus: Penyidik Polri (Satreskrim, Satresnarkoba, dll.) berhak melakukan penggeledahan dan penindakan jika terdapat dugaan kuat terjadinya tindak pidana (seperti peredaran narkoba, perjudian, perdagangan orang/TPPO, atau kejahatan berencana).
- Prosedur Penggeledahan Kabar/Kamar Hotel: Untuk memasuki dan menggeledah kamar tamu hotel (yang dikategorikan sebagai ruang privat temporer), penyidik wajib mengantongi Surat Perintah Penggeledahan dan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan (heterdaad).
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Satpol PP adalah penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah kabupaten/kota.
- Dasar Hukum: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Kewenangan & Aturan:
- Pemeriksaan Izin Usaha & Ketertiban Umum: Berhak melakukan operasi penertiban terkait izin operasional hotel, tindak asusila/pekat (penyakit masyarakat), larangan prostitusi, serta penjualan minuman beralkohol tanpa izin sesuai Perda setempat.
- Prosedur: Razia Satpol PP di hotel biasanya bersifat operasi resmi terjadwal, harus dilengkapi Surat Perintah Tugas (Sprint) yang sah, dan umumnya didampingi oleh unsur TNI/Polri serta pihak manajemen hotel.
3. Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Kewenangan: Penyidik BNN (Pusat, BNNP, maupun BNNK) berwenang melakukan razia, penggeledahan, dan tes urine mendadak di hotel jika terdapat indikasi kuat jaringan peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Instansi Terkait
- Dinas Pariwisata: Berhak memeriksa kepatuhan standar operasional dan izin industri pariwisata/perhotelan.
- Direktorat Jenderal Imigrasi (Kemenkumham): Petugas Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) berhak melakukan razia atau pemeriksaan terhadap warga negara asing (WNA) yang menginap di hotel terkait keabsahan paspor, visa, dan izin tinggal.
- Dinas Sosial: Sering kali dilibatkan dalam operasi gabungan penertiban pekat (penyakit masyarakat) atau penanganan eksploitasi anak/anak di bawah umur.
Pihak yang Dilarang Keras Merazia Hotel
- Ormas (Organisasi Masyarakat), LSM, atau Kelompok Warga Sipil: Tidak memiliki kewenangan hukum sama sekali untuk melakukan sweeping, merazia, mendobrak kamar, atau menginterogasi tamu hotel. Action main hakim sendiri (eigenrichting) oleh kelompok sipil dapat dijerat pasal pidana persekusi, perbuatan melawan hukum, atau memasuki pekarangan/ruangan tanpa izin (Pasal 167 KUHP).
Manajemen/Sekuriti Hotel: Pihak internal hotel hanya berhak menegur atau menertibkan tamu yang melanggar aturan internal hotel (seperti membuat kegaduhan atau merusak fasilitas), namun tidak berwenang melakukan penindakan hukum pidana/razia layaknya aparat.
