Pid.kepri.polri.go.id – STAN merujuk pada Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), yang sebelumnya dikenal sebagai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). PKN STAN adalah Perguruan Tinggi Vokasi Kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pendidikan di bidang keuangan negara.
1. Sejarah dan Transformasi
- Berdiri (1977): STAN didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 382/MK/1977 sebagai penggabungan dari lembaga-lembaga pendidikan keuangan negara terdahulu (seperti Akademi Dinas Ilmu Keuangan Negara/ADIKN).
- Transformasi Menjadi PKN STAN (2015): Pada tahun 2015, STAN resmi bertransformasi bentuk menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 137/PMK.01/2015. Transformasi ini mengubah struktur akademiknya menjadi perguruan tinggi vokasi berjenjang Diploma III dan Diploma IV (Sarjana Terapan).
2. Program Studi dan Keahlian Utama
PKN STAN mengorganisasikan jurusan dan program studi yang berfokus pada tata kelola keuangan negara, antara lain:
- Akuntansi Sektor Publik (Pemeriksaan keuangan, sistem informasi akuntansi pemerintahan)
- Manajemen Keuangan Negara (Pengelolaan APBN/APBD, perbendaharaan negara)
- Manajemen Aset Publik / Penilai (Pengelolaan barang milik negara/daerah)
- Pajak dan Bea Cukai (Perpajakan, kepabeanan, dan cukai)
3. Sistem Pendidikan dan Prospek Lulusan
- Kampus Utama: Berlokasi di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten.
- Sistem Gugur (Drop Out / DO): Menarapkan aturan akademik dan kedisiplinan yang sangat ketat, di mana mahasiswa yang tidak memenuhi standar Indeks Prestasi (IP) minimum atau melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi pemberhentian studi (drop out).
Penempatan Kerja ASN: Sebagian besar lulusan PKN STAN yang melalui jalur ikatan dinas dialokasikan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (seperti Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan, Kekayaan Negara), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kementerian/lembaga negara lainnya.
