Pid.kepri.polri.go.id – IPDN adalah singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. IPDN merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi pamong praja dan mencetak kader pimpinan pemerintahan internal, baik di tingkat pusat maupun daerah.
1. Sejarah Singkat dan Penggabungan
- Cikal Bakal (APDN): Berakar dari berdirinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang pada tahun 1956 oleh Presiden Soekarno untuk mendidik aparatur pamong praja.
- Transformasi Menjadi STPDN: Pada tahun 1989, APDN di berbagai daerah disatukan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang dipusatkan di Jatinangor, Jawa Barat.
- Penggabungan Menjadi IPDN: Pada tahun 2004, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 87 Tahun 2004, STPDN digabungkan dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
2. Sistem Pendidikan dan Status Peserta Didik
- Praja: Sebutan bagi mahasiswa/peserta didik yang menempuh pendidikan di IPDN.
- Sistem Bintalwasnaspolek: Sistem pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan yang menekankan kedisiplinan tinggi, pembentukan karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan.
- Ikatan Dinas: Peserta didik IPDN memegang status ikatan dinas (bebas biaya pendidikan, tinggal di asrama). Setelah lulus, lulusan IPDN diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dan ditempatkan di berbagai instansi pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
3. Kampus IPDN
IPDN memiliki kampus utama dan beberapa kampus daerah untuk menjangkau pemerataan pendidikan praja di seluruh NKRI:
- Kampus Utama: Jatinangor (Sumedang, Jawa Barat).
Kampus Daerah: Jakarta, Sumatera Barat (Bukittinggi), Kalimantan Barat (Mempawah), Sulawesi Utara (Minahasa), Sulawesi Selatan (Gowa), Nusa Tenggara Barat (Mataram), dan Papua (Jayapura).
