Pid.kepri.polri.go.id – Di Indonesia, tindakan penyadapan tanpa hak (ilegal) diatur secara tegas dalam hukum positif. Sanksi hukumnya terbagi menjadi ancaman pidana penjara dan denda materiil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
1. Berdasarkan UU ITE (Pasal 31 jo. Pasal 47)
Pasal 31 UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- Sanksi Pidana Penjara: Paling lama 10 tahun.
- Sanksi Denda: Paling banyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
2. Berdasarkan KUHP Konvensional & KUHP Baru
Dalam hukum pidana umum, tindakan merekam atau mendengarkan percakapan orang lain secara sembunyi-sembunyi yang merugikan atau melanggar privasi juga dikategorikan sebagai pelanggaran hukum:
- Perekaman Percakapan Tanpa Izin: Tindakan mengintip, mendengarkan, atau merekam pembicaraan privat orang lain tanpa persetujuan dapat dijerat pasal tindak pidana pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik jika hasilnya disebarluaskan untuk merugikan korban.
- Ganti Rugi Perdata: Korban penyadapan ilegal berhak mengajukan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immaterial atas kerugian yang ditimbulkan.
Catatan Pengecualian (Penyadapan Legal)
Sanksi hukum di atas tidak berlaku bagi penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum resmi yang berwenang, seperti:
- KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan BIN
Penyadapan oleh aparat tersebut sah secara hukum selama dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana khusus (seperti korupsi, terorisme, atau narkotika) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta izin prosedur perundang-undangan yang berlaku.
