Pid.kepri.polri.go.id – Penguluran waktu atau penundaan yang sengaja dilakukan oleh penegak hukum (Polri, Jaksa, Hakim, maupun Penyidik) dalam menangani suatu perkara dikenal dalam hukum administrasi publik dan hukum pidana sebagai penundaan berlarut (undue delay) atau maladministrasi.
Di Indonesia, sanksi bagi penegak hukum yang melakukan penguluran waktu terbagi menjadi sanksi etik/disiplin, sanksi administrasi, hingga sanksi pidana dan gugatan hukum perdata:
1. Sanksi Kode Etik dan Disiplin Internal
Setiap instansi penegak hukum memiliki aturan internal yang melarang penundaan proses hukum secara sengaja:
- Kepolisian (Polri):
- Aturan: Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Bentuk Sanksi: Teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat/pendidikan, mutasi bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) jika terbukti ada unsur kesengajaan penundaan untuk memeras/menerima suap.
- Kejaksaan:
- Aturan: Peraturan Jaksa Agung terkait Kode Etik dan Disiplin Pegawai Kejaksaan.
- Bentuk Sanksi: Hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat (pembebasan jabatan/penurunan pangkat).
- Hakim / Kehakiman:
- Aturan: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
- Bentuk Sanksi: Diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY) atau Badan Pengawasan MA dengan sanksi berupa teguran keras, non-palu (dilarang memimpin sidang), hingga pemberhentian.
2. Penindakan oleh Ombudsman RI (Sanksi Maladministrasi)
Masyarakat yang perkaranya diulur-ulur dapat melaporkan oknum penegak hukum ke Ombudsman Republik Indonesia.
- Dasar Hukum: UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
- Bentuk Tindakan: Ombudsman akan menerbitkan Rekomendasi. Atasan dari oknum penegak hukum tersebut wajib melaksanakan rekomendasi perbaikan dan memberikan sanksi administratif kepada bawahannya yang terbukti melakukan penundaan berlarut.
3. Upaya Praperadilan (Untuk Penyidikan/Penangkapan yang Mengulur)
Jika penyidik (Polisi/Jaksa) mengulur-ulur waktu penanganan perkara atau status tersangka seseorang tanpa kepastian hukum yang jelas:
- Dasar Hukum: Pasal 77 KUHAP.
- Upaya Hukum: Korban atau tersangka dapat mengajukan Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri atas alasan penghentian penyidikan secara tidak sah (secara de facto) karena penyidik membiarkan perkara menggantung tanpa kepastian.
4. Sanksi Pidana (Jika Ada Unsur Penyalahgunaan Wewenang / Suap)
Penguluran waktu sering kali dijadikan modus untuk memeras atau meminta imbalan. Jika terbukti ada iktikad buruk (bad faith):
- Pasal 421 KUHP (Penyalahgunaan Kekuasaan): Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor): Jika penguluran waktu dilakukan untuk memeras tersangka/korban agar menyerahkan uang, oknum tersebut diancam pidana pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e) dengan sanksi penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup.
5. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMH) Pihak pencari keadilan yang dirugikan secara materiil maupun immateriil akibat penguluran waktu dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap instansi penegak hukum terkait berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi.
