Pid.kepri.polri.go.id – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2021 jo PMK 185/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), kendaraan FTZ boleh dibawa keluar dari kawasan FTZ ke daerah Indonesia lainnya (DPIL), namun sifat dan hukum pengeluarannya dibagi menjadi dua skenario:
1. Keluar Secara Sementara (Pengeluaran Sementara)
Jika Anda hanya ingin membawa kendaraan FTZ keluar daerah untuk keperluan temporer (misalnya mudik, liburan, atau keperluan dinas/bisnis) dan akan dibawa kembali ke Batam/kawasan FTZ, hal ini diperbolehkan tanpa perlu membayar pelunasan bea masuk/pajak penuh.
Ketentuan dan Pengurusannya:
- Izin Fasilitas (Subspesialisasi Kepabeanan): Wajib mengurus permohonan pengeluaran sementara ke Bea Cukai setempat dan mengajukan Pas Pelintas / Jalur Sementara.
- Jaminan Bea Cukai: Anda wajib menyerahkan jaminan berupa tunai, garansi bank, atau jaminan lainnya sebesar nilai Bea Masuk + PPN + PPnBM yang terutang. Jaminan ini akan dikembalikan penuh setelah kendaraan kembali masuk ke kawasan FTZ sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- Batas Waktu: Biasanya diberikan batas waktu maksimal pengeluaran sementara (umumnya berkisar 1 hingga 3 bulan). Jika kendaraan tidak kembali tepat waktu, jaminan akan dicairkan dan dianggap sebagai pembayaran bea masuk/pajak ke kas negara.
- Mendapat Rekomendasi/Izin: Wajib menyertakan STNK, BPKB asli/surat keterangan dari pihak berwenang/pihak finance (jika kredit), dan lolos pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai di pelabuhan.
2. Keluar Secara Permanen (Pindah Alamat / Dijual Keluar FTZ)
Jika kendaraan FTZ ingin dibawa keluar kawasan FTZ secara permanen (mutasi keluar/berubah status menjadi kendaraan nasional biasa):
- Wajib Melunasi Seluruh Hutang Pajak & Bea Masuk: Anda harus membayar penuh Bea Masuk, PPN, dan PPnBM (beserta denda/bunga jika ada) yang selama ini dibebaskan saat kendaraan tersebut dimasukkan ke kawasan FTZ.
- Mekanisme Mutasi: Setelah seluruh kewajiban bea masuk dan pajak impor dilunasi di Bea Cukai dan diterbitkan surat pelunasan (SPKP / Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), barulah dokumen kendaraan (STNK & BPKB) dapat diurus cabut berkas (mutasi) di Samsat/Polda untuk diterbitkan pelat nomor standar nasional (pelat hitam/putih umum).
3. Sanksi Jika Membawa Keluar Tanpa Izin Resmi Membawa atau menyelundupkan kendaraan berfasilitas FTZ keluar dari wilayah kawasan bebas (misalnya menyeberangkan mobil/motor pelat hijau atau pelat fasilitas khusus tanpa dokumen izin Bea Cukai yang sah) merupakan pelanggaran tindak pidana kepabeanan. Kendaraan dapat disita oleh negara, dan pengemudi/pemiliknya dapat dijerat sanksi pidana penjara serta denda kepabeanan yang berat.
