Pid.kepri.polri.go.id – Pihak yang berhak dan berwenang untuk menegur, memberhentikan, serta melakukan penindakan hukum terhadap pengendara yang kendaraannya mati pajak (pajak STNK belum dibayar/lewat masa berlaku) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas).
Berikut adalah rincian terkait kewenangan dan mekanisme penindakannya:
1. Wewenang Penegakan Hukum di Jalan Raya
- Petugas Kepolisian: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), anggota kepolisian memiliki diskresi dan kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (razia atau pemeriksaan insidentil).
- Pemeriksaan STNK: Saat pemeriksaan, polisi berhak meminta pengemudi menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Jika masa berlaku STNK atau pengesahan tahunannya sudah mati/lewat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.
2. Apakah Pihak Lain Berhak Menegur atau Menilang?
- Dinas Perhubungan (Dishub) / Satpol PP: Petugas Dishub atau instansi non-polisi tidak memiliki kewenangan untuk menilang atau memeriksa kelayakan surat-surat kendaraan pribadi (seperti STNK atau pajak kendaraan) di jalan raya. Kewenangan Dishub terbatas pada pengujian berkala kendaraan angkutan umum/barang (KIR) atau pengawasan terminal dan marka jalan.
- Warga Sipil / Pak Ogah / Debt Collector: Masyarakat umum atau pihak swasta (seperti debt collector leasing) tidak memiliki hak hukum untuk memberhentikan kendaraan atau menegur masalah pajak di jalan. Meskipun demikian, secara sosial siapa pun berhak mengingatkan, namun mereka tidak berhak melakukan penahanan kendaraan atau penindakan hukum.
3. Bentuk Tindakan yang Dapat Diberikan Polisi
Jika pengendara kedapatan berkendara dengan pajak kendaraan yang mati saat terkena razia atau pemeriksaan resmi, polisi berhak memberikan:
- Sanksi Tilang: Mengeluarkan surat tilang atas pelanggaran tidak mengesahkan STNK atau tidak dilengkapi surat-surat yang sah (Pasal 288 ayat 1 UU LLAJ dengan denda maksimal Rp500.000).
Penyitaan Sementara: Dalam kondisi tertentu (misalnya mati pajak sudah bertahun-tahun atau dicurigai bermasalah), petugas dapat mengamankan kendaraan ke kantor kepolisian sampai pemilik dapat menunjukkan bukti penyelesaian administrasi atau pembayaran pajak yang sah.
