Pid.kepri.polri.go.id – Sanksi jika tidak memasang kaca spion pada kendaraan bermotor (baik roda dua maupun roda empat) diatur secara tegas dalam Undang-Undang Lalu Lintas di Indonesia karena spion merupakan perlengkapan keselamatan yang wajib ada.
Berikut adalah rincian sanksi hukum dan ketentuannya:
1. Dasar Hukum dan Sanksi Tilang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), mengendarai kendaraan di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar—termasuk kaca spion—merupakan pelanggaran hukum.
- Pasal yang Dilanggar: Pasal 285 ayat (1) (untuk sepeda motor) dan Pasal 285 ayat (2) (untuk kendaraan roda empat atau lebih) jo Pasal 48 ayat (2) mengenai persyaratan laik jalan dan perlengkapan kendaraan.
- Bentuk Sanksi / Denda: Pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal sebesar Rp250.000.
2. Ketentuan Jumlah Spion yang Wajib Dipasang
Agar terhindar dari sanksi tilang, pastikan kendaraan Anda memenuhi standar jumlah spion yang dipersyaratkan:
- Sepeda Motor: Wajib memiliki minimal 2 (dua) buah spion yang dipasang di sisi kanan dan sisi kiri setang. (Melepas salah satu atau kedua spion adalah pelanggaran hukum).
- Mobil: Wajib memiliki minimal 2 (dua) buah spion luar (kanan dan kiri), serta spion tengah di dalam kabin (jika pandangan belakang terhalang atau sesuai spesifikasi tipe kendaraannya).
3. Alasan Keselamatan di Balik Sanksi Ini Selain menghindari denda tilang saat razia kepolisian, larangan berkendara tanpa spion dibuat demi keselamatan mutlak pengemudi itu sendiri. Tanpa spion, pengemudi akan mengalami blind spot (titik buta) yang sangat luas, sehingga berisiko tinggi memicu kecelakaan saat hendak berbelok, menyalip, atau berpindah lajur.
