Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat strategi penanggulangan pemanasan global yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
Bima menilai sejumlah praktik baik telah dilakukan sebagian Pemda, seperti Earth Hour Indonesia dan Car Free Day (CFD). Ia mencontohkan keberhasilan CFD yang dikelola dengan baik dan tertib oleh Gubernur DKI Jakarta.
Namun, Ia menilai pelaksanaan CFD di sejumlah daerah masih belum optimal. Alih-alih fokus pada tujuan menjaga kualitas lingkungan, kegiatan tersebut kerap hanya bersifat simbolis atau seremonial, bahkan memunculkan pasar tumpah yang justru menambah persoalan pencemaran.
“Jadi mari kita ingatkan lagi bahwa Car Free Day itu targetnya adalah persoalan lingkungan, bukannya persoalan ekonomi, kesejahteraan, penghiburan bagi warga,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya saat membuka acara Sustainable District Outlook 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.
Lebih lanjut, Bima mengajak Pemda memanfaatkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) untuk memperkuat komitmen penganggaran daerah di bidang lingkungan.
Skema ini, menurutnya, harus diterapkan secara tepat sasaran agar benar-benar memberi dampak pada pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan.
Ia mencontohkan penerapan EFT di sejumlah daerah, seperti Provinsi Aceh dan Kalimantan Utara yang mengembangkan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Kabupaten Maros dan Luwu Utara dengan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), serta Kota Palu dengan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE).
