Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta polisi untuk mengedepankan langkah persuasif dalam menangani aksi yang terjadi di sejumlah titik di Kota Sorong, Papua Barat Daya, imbas dari pemindahan empat tahanan politik (tapol) makar dari Sorong ke Makassar.
Senator dari Daerah Pemilihan Papua itu menilai pengamanan seharusnya dilakukan secara terukur, terencana, dan humanis, bukan represif atau memosisikan massa sebagai musuh.
“Kapolri sudah dengan tegas menginstruksikan agar aparat mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Jika masih ada korban jiwa, berarti ada yang keliru dalam pelaksanaannya,” kata Yorrys di Jakarta, Kamis.
Ia kemudian membandingkan penanganan demonstrasi di Jakarta beberapa hari sebelumnya. Meski sempat terjadi kericuhan, aparat dinilai mampu menahan diri dan mengendalikan situasi.
Yorrys yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI For Papua pun menyayangkan jatuhnya korban dari kalangan sipil maupun aparat keamanan dalam insiden tersebut. Ia menegaskan, bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional yang seharusnya tidak menempatkan masyarakat dan aparat dalam posisi saling berhadapan.
Unjuk rasa, kata dia, dijamin oleh konstitusi dan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di ruang publik. Tugas aparat, kata dia, adalah memberikan rasa aman agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik.
