pid.kepri.polri.go.id- Surat pernyataan termasuk salah satu bentuk dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Surat ini dikenakan bea meterai.
Sebagaimana pernah dijelaskan oleh John Ferry Situmeang,S.H. dalam artikel Pembatalan Sepihak Surat Pernyataan Diterima Sebagai Karyawan, surat pernyataan dapat dimaknai sebagai suatu perikatan sepihak jika mengacu pada ketentuan Pasal 1313 BW, yang menyebutkan:
“Suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”
Dikatakan perikatan sepihak karena perjanjian tersebut hanya memberikan kewajiban pada satu pihak saja, yaitu yang membuat pernyataan menjanjikan sesuatu kepada pihak lain, tanpa adanya kewajiban dari pihak lain tersebut.
Surat Pernyataan Merupakan Akta di Bawah Tangan
Yang dianggap sebagai tulisan (akta) di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.
Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik sebagaimana disebut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.
Berdasarkan penelusuran kami, tidak ada aturan yang mewajibkan suatu surat pernyataan itu dibuat dengan ditulis tangan atau diketik.
Demikian, semoga bermanfaat.
sumber : hukumonline.com
Penulis : Firman Edi
Editor : Juliadi Warman
Publisher : Firman Edi