Isu transparansi sering menjadi sorotan dalam tubuh kepolisian. Penanganan kasus yang tidak terbuka atau dinilai lamban dapat menimbulkan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Padahal, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi Polri untuk menjalankan tugasnya secara optimal.
Transparansi dalam penegakan hukum bukan berarti membuka semua rahasia penyidikan, melainkan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan objektif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Hal ini juga akan mengurangi potensi spekulasi negatif atau penyebaran informasi palsu yang bisa memperkeruh keadaan.
Reformasi birokrasi di tubuh Polri harus terus digalakkan, termasuk dalam hal akuntabilitas dan keterbukaan. Jika kepolisian mampu menegakkan hukum secara adil dan transparan, citra institusi akan semakin baik, dan rasa keadilan di masyarakat pun bisa terwujud dengan lebih nyata.