Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah aktif berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) daerah guna memperkuat perekonomian lokal serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pemda harus menghidupkan sektor swasta agar bisa berkontribusi menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, saya instruksikan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menggandeng Kadin daerah sesuai potensi masing-masing wilayah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah 2025 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8).
Menurut Tito, dunia usaha di daerah memiliki insting yang kuat dalam melihat peluang ekonomi. Jika sektor swasta tumbuh maka potensi pajak dan retribusi daerah juga bisa meningkat tanpa memberatkan masyarakat bawah.
“Itu win-win solution. Swasta untung, PAD naik, tetapi rakyat kecil tidak terbebani,” tegasnya.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan agar pemda berhati-hati dalam membuat kebijakan sosial, ekonomi, maupun budaya.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus mendapat dukungan masyarakat. “Kalau masyarakat mendukung, silakan laksanakan. Kalau tidak, jangan dipaksakan,” kata Tito.
Mendagri menjelaskan beberapa hal penting dalam penyusunan produk hukum daerah, di antaranya menilai dampak yang ditimbulkan sebelum kebijakan dijalankan, membuat aturan yang tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang sehat agar swasta bisa berkembang
“Produk hukum harus memperhatikan sosialisasi, kondisi ekonomi masyarakat, dan tidak boleh mempersulit dunia usaha. Justru harus mendukung iklim investasi agar sektor swasta hidup,” jelas Tito.
