Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau menekankan pentingnya penyatuan persepsi serta koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, Forkopimda, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjawab berbagai tantangan dalam implementasi program prioritas.
Rapat koordinasi ini juga menjadi tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri pada Rakor Nasional bersama seluruh kepala daerah pada 30 Agustus 2025, terkait program strategis nasional yang selaras dengan percepatan pembangunan regional, provinsi, dan nasional.
Selain itu, dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri dengan DPRD Kabupaten/Kota se-Kepri terkait bantuan biaya pendidikan dokter spesialis-subspesialis.
Kapolda Kepri menekankan agar seluruh kepala daerah, DPRD, dan Forkopimda terus memantau perkembangan situasi nasional serta mengantisipasi dinamika sosial, khususnya fenomena Generasi Z yang sangat responsif terhadap isu-isu di media sosial. Hal ini, menurut Kapolda, berpotensi memicu konflik sosial jika tidak diantisipasi sejak dini. Lebih lanjut,mengingatkan agar kebijakan daerah maupun nasional dikaji dengan cermat, untuk mencegah munculnya penolakan publik yang bisa berdampak pada keamanan. Ia mencontohkan diskusi bersama Kanwil Pajak Kepri mengenai potensi resistensi terhadap kebijakan pajak yang harus diantisipasi secara bijak. “Kemudian pentingnya deteksi dini terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik serta memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder. Ia berpesan agar seluruh pihak terus mempererat persatuan lintas agama, suku, dan komunitas dalam menjaga kerukunan serta stabilitas Kamtibmas di Kepulauan Riau,” tutup Kapolda Kepri.
