pid.kepri.polri.go.id- Kegiatan penyamaran atau undercover yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan salah satu bentuk kegiatan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan:
Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:
- pengolahan TKP;
- pengamatan (observasi);
- wawancara (interview;
- pembuntutan (surveillance);
- penyamaran (undercover);
- pelacakan (tracking); dan/ atau
- penelitian dan analisis dokumen.
Undercover atau penyamaran polisi diatur juga dalam Standard Opersional Prosedure Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI disebutkan bahwa (hal. 13):
- Penyamaran atau Undercover dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran, menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.
- Petugas yang melakukan undercover harus betul-betul dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan tehnis dalam melakukan interview, observasi dan surveillance serta kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang mendukung tindakan penyelidikan.
- Menyambung pertanyaan Anda terkait polisi yang menyamar menjadi pembeli minuman beralkohol, sepanjang pengetahuan kami, pembelian terselubung atau undercover buysebenarnya merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Penyamaran undercover buy dilakukan dengan cara seorang anggota polisi atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika. Hal ini tertuang dalam Pasal 75 huruf j Pasal 81 UU Narkotika yang berbunyi:
- Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
- melakukan teknik penyidikan pembelian terselubungdan penyerahan di bawah pengawasan;
Dalam pelaksanaan undercover buy kasus tindak pidana narkotika, polisi memang dapat melakukan tindakan penyamaran polisi dengan adanya perintah tertulis.
Sumber : hukumonline.com
Penulis : Roy Dwi O.
Editor : Firman Edi
Publish : Fredy Ady Pratama