Batam—Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat kesiapan dalam menghadapi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, antara lain Irwasda Polda Kepri, Kabidkeu Polda Kepri, Kapolres/ta jajaran Polda Kepri melalui zoom, dan seluruh Kaurkeu satker Polda Kepri.
Bapak Irwasda Polda Kepri memberikan pengarahan terkait pelaksanaan audit yang akan dilakukan oleh BPK RI mulai tanggal 20 Februari hingga 8 Maret 2024. Sasaran audit ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam arahannya, Irwasda menekankan beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian serius.
Pertama, Irwasda meminta kerjasama Kapolres dan seluruh jajaran untuk mengecek dengan teliti perwabkanya. Selain itu, perlu persiapan yang matang terkait data barang bukti, termasuk verifikasi har gedung, motor, mobil, kapal, dan BBM. Tim audit BPK juga menaruh perhatian pada buku mutasi, yang harus dicocokkan dengan penjagaan dan buku anggaran.
Irwasda menekankan pentingnya kesinambungan antara pers yang terkena SPRIN (Surat Perintah Rekening Instansi) dan saat penyerapan anggaran, agar seluruh proses administratif berjalan sesuai aturan. Selain itu, aplikasi EWS (Early Warning System) juga harus diisi dengan cermat.
Rapat dilanjutkan dengan paparan materi yang mencakup pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan dukungan anggaran makan operasi. Kabidkeu Polda Kepri turut mendalami materi tersebut, memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh peserta rapat.
Irwasda juga memberikan pesan khusus kepada bendahara, menekankan agar mereka melakukan pengelolaan dengan teliti. “Saya pesan kepada rekan-rekan Kapolres, kegiatan yang dihadapkan ke BPK harus benar-benar yang kita ketahui dan kuasai,” tutup Irwasda dalam arahannya.
Rapat ini menjadi langkah awal Polda Kepri dalam mempersiapkan diri menghadapi audit BPK RI, menunjukkan komitmen dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya negara.