Year: 2024

Home

Izin Keramaian dengan Kembang Api

Berbeda jika penyulutan kembang api itu dilakukan di tempat-tempat umum. Penyelenggaraan acara ini harus dengan izin kepolisian. Sebagaimana yang diinformasikan dalam laman Kepolisian RI, kegiatan seperti ini mengacu pada:

KUHP Pasal 510 tentang Keramaian Umum;

Petunjuk Pelaksanaan kapolri No.Pol: Juklak/29/VII/1991 Tanggal 23 juli 1991 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI (yang telah dicabut terakhir oleh Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial (“Perkapolri 17/2017”));

Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol: Juklap/02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat (“Juklap/02/XII/1995”).

Masih bersumber dari laman yang sama, dijelaskan bahwa izin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas. Pemberian izin dipertimbangkan dengan risiko-risiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personil, sarana dan prasarana Polri untuk mengantisipasinya.

Secara umum soal Izin Keramaian, masih bersumber dari laman tersebut, menurut Juklap/02/XII/1995 diatur persyaratan sebagai berikut:

Izin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang (kecil)

Surat Keterangan dari kelurahan Setempat

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk KTP) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar

Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar

Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (besar)

Surat Permohonan Izin Keramaian

Proposal kegiatan

Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab

Izin Tempat berlangsungnya kegiatan

Sementara, khusus soal Persyaratan Izin Keramaian dengan Kembang Api yang diinformasikan pada laman tersebut adalah sebagai berikut:

Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang Api, yang mencakup:

Jenis/tujuan acara                                            :

Jumlah dan Jenis Kembang api                   :

Waktu/Durasi Penyalaan Kembang Api   :

Identitas Penyala Kembang Api                  :

Identitas Penanggung jawab Kegiatan     :

Izin Tempat Pelaksanaan Pesta Kembang Api       :

Rekomendasi dari Polsek setempat          :

Surat izin Impor (asal–usul kembang api) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

Penggunaan Kembang Api yang Diatur dalam Perkapolri 17/2017

Perlu diketahui bahwa mendapatkan izin dari kepolisian untuk penggunaan kembang api merupakan syarat penggunaan kembang api oleh masyarakat yang diatur dalam Perkapolri 17/2017. Kembang api yang dimaksud di peraturan ini dikenal dengan istilah “bunga api”.

Bunga Api adalah benda bunga api tunggal atau tersusun atau yang semacamnya yang dapat menyala berwarna warni dengan disertai letusan maupun tidak.

 

Izin penggunaan bunga api yang mempunyai efek ledakan yang berisi lebih dari 20 (dua puluh) gram mesiu dan/atau berdiameter lebih dari 2 (dua) inchi oleh badan usaha yang profesional di bidang Bunga Api:

mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah; dan

mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (“Kabaintelkam”) Polri, dengan melampirkan:

rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;

data perusahaan; data jenis dan jumlah Bunga Api yang akan digunakan; data persediaan Bunga Api yang dimiliki; asal usul pembelian Bunga Api; data tenaga ahli; surat izin keramaian dari Kepolisian Daerah setempat; dan laporan pelaksanaan kegiatan selama 6 (enam) bulan terakhir.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;

Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol: Juklap/02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

 

Sumber     : https://nasional.tempo.co/

Penulis         : Juliadi Warman
Editor           : Firman Edi
Publisher     : Firman edi

Pid.kepri.polri.go.id – Narkoba sampai saat ini sudah mengalami berbagai macam perkembangan baik bentuk maupun substansinya. Pada jaman dahulu narkoba hanya sebatas pada opium dan mariyuana saja (alamiah), namun dampak dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka berkembang juga dari substansi dan juga bentuk dari narkoba. Maka Polri dalam pemberantasan Narkoba tidal hanya menangkap saya tapi juga melakukan pencegahan lewat penyuluhan penyuluhan seperti :

1. Kampanye
   Hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat (ulama, pejabat Polri, seniman dan sebagainya). Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi dari kampanye ini adalah sebagai pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.
2. Penyuluhan
   Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam.Materi disampaikan oleh tenaga profesional – dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, .sosiolog – sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masingaspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.
3. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

Sumber            : Mediaonline.com

Penulis             : Juliadi Warman

Editor              : Firman Edi

Publish            : Juliadi Warman