Month: February 2023

pid.kepri.polri.go.id- Sebagai makhluk sosial, manusia tentunyan akan saling berhubungan dengan sesamanya. Dari hasil hubungan- hubungan serta interaksi tersebut, hingga terbentuklah sesuatu kelompok sosial, yakni masyarakat. Jadi, hukum tidak bisa dipisahkan dari warga, sebab hukum itu memerlukan masyarakat, serta masyarakat diperlukan hukum. Apabila hukum tanpa warga, hingga buat apa hukum itu terbuat. Begitu berartinya hukum, jadi apabila warga tanpa hukum, apa jadinya sesuatu warga itu?

Apa jadinya kalau dalam kehidupan ini tidak ada aturan? Seperti yang diketahui, kehidupan di bumi ini sangat erat kaitannya dengan aturan. Hampir di semua tempat memiliki aturan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi, mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, dan seterusnya. Tidak hanya sampai di situ, aturan yang bersifat mengikat juga bisa ditemukan dalam institusi pendidikan, pengadilan, kantor, tempat wisata, hingga lalu lintas di jalan. Hal ini membuktikan bahwa aturan memiliki peran vital untuk menentukan suatu perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Penegak hukum ataupun aturan- aturan resmi bertujuan buat menggapai kepastian hukum, bukan keadilan hukum. Hukum dalam warga ialah tuntutan, mengingat kalau kita tidak bisa jadi menggambarkan kehidupan manusia di luar warga. Hukum yang baik merupakan hukum yang cocok dengan hukum yang hidup di dalam warga yang pastinya cocok serta ialah pencerminan dari nilai- nilai yang berlaku dalam warga tersebut. Apalagi dalam ilmu hukum, ada sebutan yang populer“ Ubi Socitas Bunda Ius” yang maksudnya di mana terdapat warga di sana terdapat hukum. Dengan tidak terdapatnya hukum di dalam area warga, ini hendak membuat terbentuknya kekacauan di dalam warga disebabkan tidak terdapatnya pedoman serta petunjuk gimana berperilaku warga.

Kita semua merasakan kehadiran aturan yang menekan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis – ini sebenarnya aturan hidup.

Mungkin, sebagian manusia mendambakan sebuah dunia yang tidak ada aturan di dalamnya. Namun, mungkinkah hal tersebut bisa terjadi? Dalam kehidupan ini, mungkin adanya aturan terasa menekan dan membatasi ruang gerak manusia.

Namun, di sisi lain, adanya aturan juga dapat menjadi penyelamat bagi kehidupan. Jika tidak ada aturan, maka gelombang kerusuhan akan segera bisa dirasakan. Hal ini karena dampak tidak adanya aturan cukup akan sangat merugikan manusia. Lalu, apa yang terjadi apabila tidak ada peraturan di kehidupan kita? Tentunya anda dapat membayangkan bukan bagaimana hancurnya dunia ini bila tidak adanya aturan, karna semua akan melakukan hal yang dapat memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan adanya batasan-batasan yang dapat merugikan manusia lainnya.

sumber : https://kumparan.com/,  https://hukum.blog.unisbank.ac.id/

Penulis    : Fredy Ady Pratama

Editor      : Firman Edi

Publisher : Firman Edi

pid.kepri.polri.go.id  Cara lapor SPT Pajak Tahunan atau surat pemberitahuan Pajak Tahunan perlu diketahui para wajib pajak (WP) yang telah berpenghasilan dan memiliki NPWP. Wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu penyampaian SPT sampai 31 Maret 2023 alias hanya sampai akhir bulan ini.
Karenanya diingatkan untuk para wajib pajak untuk jangan telat apalagi sampai tak melapor SPT Tahunan karena bisa dikenakan sanksi administrasi atau denda. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Meski begitu, masyarakat tidak perlu khawatir, sebab saat ini pelaporan pajak semakin mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yaitu e-filing. Dengan begitu para wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak.

Masyarakat yang sudah memiliki EFIN bisa langsung mengisi laporan SPT Tahunan, sementara bagi masyarakat yang belum pernah mengisinya harus melakukan registrasi dan mengaktifkan EFIN.

EFIN adalah Electronic Filing Identification Number atau nomor identitas yang diterbitkan DJP untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan. Wajib pajak harus melakukan permohonan EFIN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi untuk pegawai dibagi dalam dua kategori. Pertama, wajib pajak dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta per tahun harus menggunakan formulir SPT 1770 SS. Sedangkan wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun mengisi formulir SPT 1770 S.

-Cara Lapor SPT Pajak Tahunan-

1. Buka laman djponline.pajak.go.id.

2. Masukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Klik login.

3. Klik pilihan ‘Lapor’ dan pilih layanan ‘E-Filing’.

4. Klik ‘Buat SPT’. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan terkait status kamu yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT Tahunan yang sesuai. Pilih form yang akan digunakan dengan bentuk formulir.

5. Isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal. Klik langkah selanjutnya.

6. Isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak dari pemberi kerja. Lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada e-filing.

7. Jika sudah, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Klik ‘Di Sini’ untuk pengambilan kode verifikasi. Tunggu sampai kode verifikasi dikirim ke email atau nomor ponsel kamu.

8. Setelah itu, masukkan kode verifikasi yang sudah didapat ke kolom yang sudah disediakan dan klik ‘Kirim SPT’.

9. Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP dan bukti penyelesaian laporan akan dikirimkan melalui email.

Penulis : joni kasim

Editor : Nora listiawati

Publisher : Fallas Fictoven