Day: November 1, 2022

pid.kepri.polri.go.id- Polisi wanita (Polwan) adalah polisi khususnya yang berjenis kelamin wanita, sejarah kelahiran polisi wanita (Polwan) di indonesia tidak jauh berbeda dengan proses kelahran polisi wanita (Polwan) di negara lain, yang bertugas dala penanganan dan penyelidikan terhadap kasus – kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita baik korban maupun pelaku kejahatan. Polwan di indonesia lahir pada tanggal 1 september 1948, ini berawal dari kota bukit tinggi Sumatera Barat. Tatkala pemerintah darurat Republik Indonesia menghadapi Agresi Militer belanda II dimana terjadinya pengungsian besar – besaran pria, wanita, dan anak – anak meninggalkan rumah mereka untuk menjahui titik – titik perperangan. Untuk mencegah terjadinya penyusupan para pengungsi harus di periksa oleh polisi, namun para pengungsi wanita tidak mau di periksa apalagi di geledah secara fisik oleh polisi pria. Dari situlah awal datangnya ide pemerintah indonesia untuk menunjuk sekolah polisi negara di bukit tinggi membuka jalur pendidikan inspektur polisi bagi para wanita, pada seleksi perdana terpilih enam gadis remaja yang seluruhnya berdarah minangkabau yaitu mariana saanin mufti, nelly puna situmorang, rosmalina pramono, dahniar sukotjo, djasminar husein dan rosnalia taher, ke enam gadis remaja tersebut secara resmi tanggal 1 september 1948 mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di Spn Bukit tinggi, sejak itu dinyatakan lahirlah polisi wanita yang akrab di panggil sebagai Polwan.

Tugas Polwan (Polisi Wanita).

Polisi Wanita ( Polwan) didirikan dengan tujuan membantu penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Kini tugas polisi wanita (polwan) di indonesia sudah mulai berkembang seiring berjalanya waktu tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak – anak dan remaja, narkotika dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi prianya. Kenakalan anak – anak dan remaja, kasus perkelahian antar pelajar yang terus meningkat dan kasus kejahatan wanita yang memprihatinkan. Hal ini merupakan tantangan amat serius korps polisi wanita untuk lebih berperan dan membuktikan eksistensinya di tubuh polri.

sumber : id.wikipedia.org

Penulis    : Adrian Boby

Editor      : Juliadi

Publisher : Adrian Boby

pid.kepri.polri.go.id- Tongkat dan borgol merupakan atribut wajib saat mengenakan pakaian dinas. Tongkat bukanlah hanya hiasan di tubuh polisi. Keduanya memiliki fungsi pertahanan maupun saat menyerang, bahkan harus melekat di tubuh anggota saat berdinas.

Selain untuk memborgol pelaku kejahatan, borgol ternyata punya fungsi lain yang tidak banyak diketahui orang. Dalam teknik bela diri Polri, borgol ternyata bisa digunakan sebagai alat pertahanan dan alat untuk melumpuhkan musuh.

Dalam gerakan dasar, borgol bisa digunakan sebagai alat pemukul serta alat untuk menangkis pukulan lawan di luar fungsi asli sebagai borgol.

Borgol adalah alat penahan yang dirancang untuk menyatukan kedua pergelangan tangan seseorang untuk mencegah seseorang lari dari tahanan.  Biasanya terdiri dari dua gelang yang dihubungkan dengan rantai pendek, setiap gelang dapat dibuka dan ditutup dengan kunci serta terbuat dari logam.

Kemampuan beladiri Anggota Polri Polda Kepri terus ditingkatkan dengan berlatih secara rutin seperti yang dilangsungkan di Lapangan Apel Mapolda Kepri..

Di Kepolisian terdapat gerakan – gerakan dalam memanfaatkan Tongkat, gerakan itu bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh, namun ada fungsi bertahan dan menyerang. Terdapat 24 gerakan pertama sedangkan 20 gerakan kedua Gerakan pertama untuk pertahanan, sedangkan gerakan kedua untuk menyerang.

Saat ini tongkat dan borgol wajib dibawa polisi berseragam. Namun tidak hanya sebagai pajangan, melainkan harus difungsikan sebagaimana mestinya.

sumber : wikipedia.com.

Penulis    : Adrian Boby

Editor      : Juliadi Warman

Publisher : Adrian Boby

kepri.polri.go.id –Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya harus ada payung hukum yakni Undang-undang No.2 Tahun 2002 dan dalam pasal-pasal yang ada di dalamnya telah mengatur masalah tugas pokok dan kewenangnnya. Sedangkan untuk kedudukan kapolri saat ini berada dibawah kendali presiden sehingga hal tersebut masih ideal dan relevan dalam pelaksanaan tugasnya, walaupun banyak wacana yang menginginkan polri berada dibawah departemen tertentu dimana salah satu alasannya yaitu harus disesuaikannya dengan landasan desentralisasi kewenangan pemerintahan, dengan harapan bahwa fungsi layanan publik dapat lebih ditingkatkan. Adapun bentuk organisasi polri yang ideal yaitu:

a.Dari alat kekuasaan menjadi alat Negara
Dulunya polri dikenal sebagai alat yang sering digunakan oleh penguasa namun idealnya saat ini polri tidak lagi mengabdi pada seorang penguasa politik (presiden atau yang lainnya). Jadi polri sebagai alat Negara dan dalam setiap pelaksanaan tugasnya harus berpegang teguh kepada hukum dan hukum merupakan panglima dan semua warga Negara tidak ada yang kebal hukum.

b.Dari pemolisian reaktif ke proaktif
Polisi harus berupaya menggeser pendekatan, dari penegakan hukum yang merupakan eksekusi kewenangan menuju ke arah pencegahan dan penangkalan. Namun bukan berarti polisi tidak boleh melakukan tindakan reaktif. Sehingga polri diharapkan mampu untuk dapat membina lingkungan masyarakat sekitarnya untuk bersama-sama menjadi polisi di lingkungannya.

c.Dilayani atau melayani
Idealnya polri dalam melaksanakan tugasnya bukan untuk dilayani namun polri harus mampu untuk dapat dengan professional dalam melayani masyarakatnya terkait dengan peran, fungsi dan tugasnya selaku pengayom, pelindung dan [enegak hukum.

d.Reformasi struktural,instrumental dan kultural
Idealnya pengelolaan birokrasi organisasi polri berorientasi pada tugas pokok sehingga dapat memberikan peran kepada seluruh personilnya sesuai dengan kewenagan dan peraturan di mana kegiatan yang dilaksanakn berfokus kepada struktur dan jabatannya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk instrumental dan cultural harus terus dilakukan untuk merubah budaya atau tradisi polri yang dianggap negative baik oleh personil polri maupun masyarakat.

e.Polri mitra masyarakat
Polri diharapkan menjadi mitra dalam masyarakat dan polri merupakan bagian dari masyarakat untuk terus bersama dalam mendorong dan mengupayakan keamanan dalam lingkungan di mana masyarakat tinggal.

Editor : Joni kasim

Publish : Nora

Penulis : Firman