Tanjungpinang, Kepulauan Riau – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja sama menggelar “Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional Provinsi Kepulauan Riau. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di wilayah Kepulauan Riau.
Workshop yang berlangsung selama sehari ini diikuti oleh, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, BPKP Provinsi Kepri, Ditjen Perbendaharaan.
Dalam sambutannya, Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Riau HISYAM WAHYUDI, Ak, MM, mengatakan bahwa workshop ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa. “Pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan desa,” ujarnya.
Sementara itu, AKBP BRAIEL ARNOLD RONDONUWU.,S.I.K.,MH yang merupakan Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri, mengatakan bahwa Polri berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. “Polri akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan desa,” katanya.
Workshop ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidang pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, termasuk dari BPKP dan Polri. Materi yang disampaikan antara lain tentang pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, dan pengawasan keuangan desa.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan perangkat desa di Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan desa.
