Polda Kepulauan Riau terus berkomitmen mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi Polri, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. WBK bukan sekadar slogan, tetapi gerakan nyata dalam menciptakan budaya kerja yang jujur, profesional, dan berintegritas.
Melalui penerapan WBK, Polda Kepri mendorong perubahan menyeluruh di berbagai aspek pelayanan, termasuk perizinan, pengaduan masyarakat, pengelolaan anggaran, dan penegakan hukum. Setiap personel didorong untuk bekerja dengan nilai kejujuran, menjauhi praktik pungli, dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik berbasis digital juga terus dikembangkan untuk memperkecil potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi.
Pengawasan internal diperkuat, sistem pelaporan diperjelas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan WBK. Polda Kepri juga aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan—baik dari unsur pemerintah daerah, LSM, media, hingga tokoh masyarakat—untuk bersama-sama menjaga integritas institusi. Transparansi bukan hanya komitmen internal, tapi juga tanggung jawab kepada publik.
Dengan semangat perubahan, Polda Kepri menargetkan setiap satuan kerja mampu menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Wilayah Bebas dari Korupsi bukan hanya prestasi administratif, melainkan cermin dari dedikasi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bermoral tinggi dan berintegritas kuat.