Tugas Pokok Komisi III DPR RI

Pid.kepri.polri.go.id – Tugas Pokok Komisi III DPR RI

Komisi III DPR RI adalah salah satu dari sebelas komisi di DPR yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang:

Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Keamanan

Tugas Pokok dan Fungsi Komisi III DPR RI:

Komisi III memiliki fungsi utama yang sama seperti DPR secara umum, yaitu:

1. Fungsi Legislasi
   • Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang hukum, HAM, dan keamanan.
   • Mengusulkan revisi UU yang relevan, misalnya KUHP, UU KPK, UU Kepolisian, dll.
2. Fungsi Anggaran
   • Membahas dan menyetujui anggaran lembaga-lembaga mitra kerja seperti:
     • Kepolisian RI (Polri)
     • Kejaksaan Agung
     • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
     • Mahkamah Agung (MA)
     • Komisi Yudisial (KY)
     • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dll.
3. Fungsi Pengawasan
   • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah di bidang hukum dan keamanan.
   • Memanggil dan meminta keterangan dari lembaga mitra jika ada dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang.

Mitra Kerja Komisi III DPR RI:

Beberapa instansi yang menjadi mitra kerja tetap Komisi III, antara lain:

• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
• Kejaksaan Agung
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Mahkamah Agung (MA)
• Komisi Yudisial (KY)
• Badan Narkotika Nasional (BNN)
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
• Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Contoh Kegiatan Komisi III:

• Rapat kerja dengan Kapolri soal penanganan kasus hukum besar.
• Evaluasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
• Pembahasan revisi KUHP dan KUHAP.
• Sidak ke lembaga pemasyarakatan (lapas).
• Pengawasan pelaksanaan HAM di Indonesia.

Kesimpulan:

Komisi III DPR RI bertugas menangani urusan:

• Hukum
• HAM
• Keamanan

Dengan menjalankan fungsi:

• Legislasi (pembuatan UU)
• Anggaran
• Pengawasan