pid.kepri.polri.go.id Dalam upaya memperkuat pengawasan perizinan dan pengendalian inflasi di daerah, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri “Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., menekankan dalam arahannya bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang. Untuk pengawasan perizinan daerah, yang diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” Jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D.
Dalam rangka memperkuat pengawasan tersebut, pemerintah turut mengesahkan pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus (BAPPISUS). Badan baru ini memiliki peran strategis untuk mengawasi proses perizinan, memastikan keterbukaan informasi publik, serta memitigasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat investasi dan pelayanan publik di daerah.
“Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan komitmen Polri dalam menjamin keamanan bagi investor dan masyarakat, serta mengawasi proses perizinan agar berjalan sesuai prosedur yang bersih dan transparan. Guna menginstruksikan agar implementasi nota kesepahaman ini dapat diterapkan hingga tingkat kota dan kabupaten untuk memastikan efektivitas pengawasan,” Tutur Kapolri.
menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan mencegah praktik pungutan liar (pungli), salah satunya melalui pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan memberikan kemudahan serta mempercepat proses perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha. Polda Kepri berkomitmen untuk terus mendukung layanan terintegrasi di MPP guna memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perizinan, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sistem pelayanan yang semakin terbuka dan mudah diakses, Batam semakin menegaskan posisinya sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Ungkap Kabidhumas Polda Kepri.