Hukum material adalah bagian dari hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat serta menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hukum ini mencakup aturan-aturan yang bersifat substantif, seperti hukum pidana yang menentukan jenis-jenis kejahatan dan sanksinya, serta hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antarindividu, seperti perjanjian dan warisan. Dengan adanya hukum material, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.
Peran hukum material sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Misalnya, dalam hukum pidana, hukum material menetapkan jenis pelanggaran seperti pencurian, penipuan, atau pembunuhan, serta hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku. Sementara dalam hukum perdata, hukum material menentukan hak dan kewajiban dalam kontrak bisnis, perkawinan, atau kepemilikan properti. Dengan adanya aturan ini, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan kepastian hukum yang lebih terjamin.
Namun, hukum material tidak akan berjalan efektif tanpa adanya hukum formal yang mengatur bagaimana hukum tersebut ditegakkan. Hukum formal berfungsi sebagai prosedur atau mekanisme yang digunakan untuk menegakkan hukum material, seperti tata cara penyelidikan, persidangan, dan eksekusi putusan pengadilan. Oleh karena itu, hukum material dan hukum formal harus berjalan beriringan agar keadilan dapat benar-benar terwujud dalam sistem hukum suatu negara.
Dalam perkembangannya, hukum material harus selalu disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi sering kali menuntut adanya pembaruan dalam hukum material agar tetap relevan dan dapat menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga hukum perlu terus melakukan evaluasi dan revisi terhadap hukum material agar tetap mampu melindungi hak-hak masyarakat serta menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.