Aturan Penyelesaian Disiplin Anggota Polri (Bagian I)

pid.kepri.polri.go.id- Peraturan Penyelesaian Disiplin Anggota Polri di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Khusunya pada BAB III “ PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN” pada pasal 14 sampai dengan 32 yang isinya ( Pasal 14 sampai 18)

Pasal 14

• Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
• Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan  Ankum.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

1. atasan langsung;
2. atasan tidak langsung; dan
3. anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

• Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:

1. Ankum, dan/atau
2. Atasan Ankum.
   • Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
   • Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
3. Ankum berwenang penuh,
4. Ankum berwenang terbatas, dan
5. Ankum berwenang sangat terbatas.
   • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 17

• Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
• Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:

1. Ankum,
2. Atasan langsung,
3. Atasan tidak langsung,
4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
5. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 18

• Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Re-publik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.
• Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern.

sumber : https://peraturan.bpk.go.id/ (PP)

Penulis     : Fredy Ady Pratama
Editor      : Firman Edi
Publisher : Alex