Pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 April 2025. Pembubaran ini diumumkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, sebagai bagian dari langkah transisi pembangunan IKN dari fase konstruksi awal menuju fase operasional dan pengelolaan yang lebih terintegrasi. Satgas yang sebelumnya bertugas mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik ini dianggap telah menyelesaikan sebagian besar tugas utamanya.
Dalam pernyataannya, Menteri PUPR menjelaskan bahwa pembubaran Satgas ini tidak berarti pembangunan IKN berhenti, melainkan justru memasuki babak baru. Kini, berbagai kementerian dan lembaga terkait akan mengambil alih tugas operasional dan penyelesaian proyek-proyek lanjutan secara langsung di bawah koordinasi Badan Otorita IKN. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat realisasi visi IKN sebagai kota masa depan yang berbasis teknologi dan berkelanjutan.
Respon publik dan pengamat cukup beragam. Sebagian kalangan menyambut positif keputusan ini karena dianggap sebagai sinyal bahwa pembangunan IKN telah berada di jalur yang tepat. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa tanpa keberadaan Satgas yang bersifat lintas kementerian, koordinasi antar instansi bisa menjadi lebih kompleks. Pemerintah pun menegaskan bahwa struktur baru telah dirancang agar transisi berjalan mulus dan akuntabilitas tetap terjaga.
Ke depan, fokus pembangunan IKN akan beralih pada pengembangan fasilitas sosial, perumahan, dan sarana transportasi publik. Dengan infrastruktur dasar yang sebagian besar telah tersedia, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor dan mendorong partisipasi sektor swasta. Diharapkan IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan Indonesia yang inklusif dan berwawasan lingkungan.