Hukum Praktek Abal-Abal

pid.kepri.polri.go.id- Praktek abal-abal mengacu pada praktik ilegal atau tidak sah yang dilakukan oleh seseorang atau institusi yang tidak memiliki izin resmi, kompetensi, atau memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum dalam menjalankan suatu profesi atau layanan. Praktik ini dapat merugikan masyarakat baik secara finansial, kesehatan, maupun keselamatan.

Berikut adalah penjelasan terkait hukum yang mengatur praktek abal-abal di Indonesia:

1. Praktek Abal-Abal di Dunia Kesehatan

• Contoh:
  • Dokter palsu yang tidak memiliki izin praktik atau Surat Tanda Registrasi (STR).
  • Klinik tanpa izin yang memberikan pengobatan atau layanan kesehatan tanpa standar profesional.
• Aturan Hukum:
  • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:
    • Pasal 76: Praktik kedokteran tanpa Surat Izin Praktik (SIP) diancam pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp100 juta.
  • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
    • Pasal 190: Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.
  • KUHP Pasal 378 (Penipuan):
    • Jika tindakan abal-abal ini dilakukan dengan maksud menipu, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

2. Praktek Abal-Abal di Dunia Pendidikan

• Contoh:
  • Lembaga pendidikan yang tidak terakreditasi tetapi tetap mengeluarkan ijazah.
  • Guru atau pengajar yang tidak memiliki kualifikasi resmi tetapi mengklaim sebagai profesional.
• Aturan Hukum:
  • UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
    • Pasal 71: Penyelenggara pendidikan tanpa izin dapat dihukum pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.
  • UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
    • Pasal 42: Guru atau dosen harus memiliki sertifikasi. Tanpa sertifikasi, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum.

3. Praktek Abal-Abal di Dunia Keuangan

• Contoh:
  • Investasi bodong tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • Penawaran pinjaman online ilegal atau fintech abal-abal.
• Aturan Hukum:
  • UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK:
    • Pasal 28: Setiap penyelenggaraan jasa keuangan harus memiliki izin resmi dari OJK. Pelanggaran dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp200 miliar.
  • UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:
    • Pelaku investasi ilegal yang merugikan masyarakat dapat dihukum pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp15 miliar.

4. Praktek Abal-Abal di Dunia Hukum

• Contoh:
  • Pengacara atau notaris palsu yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar.
  • Jasa hukum yang dilakukan oleh pihak tidak kompeten dan tidak memiliki lisensi.
• Aturan Hukum:
  • UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat:
    • Pasal 31: Seseorang yang mengaku sebagai advokat tanpa izin dapat dihukum pidana maksimal 5 tahun.
  • UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris:
    • Notaris palsu dapat dikenai pidana sesuai KUHP Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun.

5. Praktek Abal-Abal di Bidang Teknologi

• Contoh:
  • Penyedia jasa perbaikan elektronik atau software tanpa kompetensi.
  • Penyebar aplikasi atau layanan palsu yang merugikan pengguna.
• Aturan Hukum:
  • UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):
    • Pasal 35: Pemalsuan sistem elektronik dapat dikenai pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp12 miliar.

6. Dampak Praktek Abal-Abal

• Kerugian Konsumen:
  • Hilangnya uang, rusaknya kesehatan, atau kualitas layanan yang buruk.
• Merusak Reputasi Profesi:
  • Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi atau layanan resmi.
• Ancaman Keselamatan:
  • Praktik abal-abal di bidang kesehatan, teknik, atau pendidikan dapat membahayakan nyawa dan masa depan orang lain.

Tips Mencegah Tertipu Praktek Abal-Abal

1. Cek Izin Resmi:
   • Pastikan lembaga atau individu memiliki izin sesuai bidangnya (misalnya SIP untuk dokter, izin dari OJK untuk jasa keuangan, dsb.).
2. Teliti Kredibilitas:
   • Cari ulasan, rekam jejak, atau reputasi penyedia jasa.
3. Laporkan Pelanggaran:
   • Jika menemukan praktek ilegal, segera laporkan ke lembaga terkait seperti polisi, OJK, KPK, atau lembaga pengawas profesi.
4. Hindari Harga Tidak Wajar:
   • Praktek abal-abal sering menawarkan layanan murah tanpa jaminan kualitas.