Pembangunan ekonomi sering kali dikaitkan dengan faktor-faktor seperti investasi, infrastruktur, dan sumber daya alam. Namun, di balik semua itu, terdapat satu elemen fundamental yang menentukan arah dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi: institusi politik. Institusi politik yang kuat, akuntabel, dan inklusif menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi jangka panjang.
Institusi politik mencakup aturan formal dan informal yang mengatur bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan, dan dipertahankan. Ini mencakup:
- Pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif)
- Sistem hukum dan peraturan
- Partai politik
- Mekanisme pemilu dan akuntabilitas publik
- Lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, atau Ombudsman
Institusi politik yang efektif menciptakan tata kelola yang stabil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Institusi politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang saling terkait. Ekonomi tidak bisa tumbuh secara berkelanjutan tanpa tata kelola politik yang baik, dan sebaliknya, pembangunan ekonomi dapat memperkuat legitimasi institusi politik jika dikelola dengan adil.
Maka dari itu, reformasi institusi politik bukan hanya agenda demokrasi, tetapi juga strategi pembangunan. Negara yang ingin sejahtera harus membangun institusi yang kuat, adil, dan inklusif—tempat di mana hukum ditegakkan, suara rakyat didengar, dan kebijakan publik dikelola secara profesional.