Pemerintah Kab. Bintan melalui UPP Saber Pungli Kab. Bintan menggelar kegiatan Sosialiasi Saber Pungli bertempat di aula Kantor Kecamatan Bintan Pesisir, hari Kamis (18/07/2019).
Sosialisasi ini dihadiri Ketua UPP Saber Pungli Kab. Bintan dalam hal ini diwakili oleh Ipda Mayson, Sekretaris Inspektorat Bintan Sdr. Azwar, Camat Bintan Pesisir Sutono, S.Pd dan Kapolsubsektor Bintan Pesisir Iptu Adiyanto. Sementara itu peserta sosialisasi terdiri dari Kepala Desa se Kec. Bintan Pesisir antara lain Kades Numbing, Kades Kelong, Kades Air Glubi dan Kades Mapur serta Aparatur Sipil Negara yang bertugas di wilayah kerja Kec. Bintan Pesisir dan Forum Ketua RT serta Ketua RW se-Kec. Bintan Pesisir.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Tim Saber Pungli merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum sebagai bentuk upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil guna mewujudkan penegakan hukum.
Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh Ipda Mayson mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kesadaran yang tinggi terhadap aparatur pemerintahan untuk selalu berlaku jujur dalam bekerja serta berpedoman pada aturan yang berlaku.
“Bagian terpenting sebagai Aparatur Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas agar tidak bermain-main dalam hal pungutan liar” ujar Mayson.
Ipda Mayson juga menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Tim Saber Pungli berupaya melakukan pencegahan pungutan liar terkait bentuk pelayanan publik yang bisa membuka ruang pungutan liar yang ada di wilayah Kab. Bintan.
“Selama periode tahun 2018 Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh UPP Saber Pungli Kab. Bintan sebanyak dua kasus dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang” ungkap Ipda Mayson.
Ditambahkan oleh Ipda Mayson bahwa Operasi Tangkap Tangan diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta dapat merubah pola pikir dan budaya pungli pada unsur birokrasi. Dalam kesempatan ini Tim UPP Saber Pungli Kab. Bintan berharap kepada seluruh instansi yang melakukan pelayanan masyarakat supaya menghindari pungutan-pungutan yang melanggar aturan.