Hukum formal adalah bagian dari hukum yang mengatur prosedur atau tata cara dalam menegakkan hukum material. Jika hukum material menentukan hak, kewajiban, serta larangan dalam suatu masyarakat, maka hukum formal berfungsi untuk memastikan bahwa aturan tersebut dapat ditegakkan dengan benar melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Contohnya adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata, yang mengatur bagaimana suatu perkara diselidiki, diadili, dan diputuskan di pengadilan.
Dalam sistem peradilan, hukum formal memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Misalnya, dalam hukum pidana, hukum formal mengatur tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan. Tanpa adanya hukum formal yang jelas, proses penegakan hukum bisa menjadi sewenang-wenang atau tidak transparan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum.
Namun, hukum formal juga memiliki tantangan dalam penerapannya. Proses hukum yang panjang, birokrasi yang rumit, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum sering kali menjadi hambatan dalam mencapai keadilan. Selain itu, hukum formal juga harus selalu berkembang agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, seperti penerapan teknologi dalam sistem peradilan untuk mempercepat proses hukum dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.
Dengan adanya hukum formal yang kuat dan transparan, sistem hukum dapat berjalan secara efektif dan adil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk terus menyempurnakan prosedur hukum agar lebih efisien dan tidak menghambat akses keadilan bagi masyarakat. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar setiap individu memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum yang berlaku.