pid.kepri.polri.go.id Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947.Dengan terjadinya agresi militer Belanda pertama pembangunan kepolisian terhenti, karena kepolisian negara turut serta dalam usaha pertahanan disamping menunaikan tugasnya sebagai kepolisian. Berdasarkan penetapan dewan pertahanan negara No. 112 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1947 polisi di militerisasikan. Walaupun demikian kewajiban Polisi tetap berlaku.
Di ikutsertakannya Polisi ke dalam usulan pertahanan negara, tidak saja didasarkan pada instruksi militerisasi No. 112 tahun 1947 tetapi juga didasarkan kepada pasal 20 dan 25 dan UU keadaan bahasa melalui penetapan dewan pertahanan negara No. 49 tanggal 9 Nopember 1946.
Bentrokan dengan Belanda tidak dapat dihindarkan, walaupun perundingan Linggar jati untuk mencari penyelesaian telah berlangsung, dengan kelicikan Belanda mengakibatkan perasaan anti Belanda semakin tebal di kalangan rakyat, sehingga pertempuran degan Belanda semakin meluas di kota-kota di Indonesia.
Dengan situasi yang genting, pada tanggal 1 Desember 1947 jawatan kepolisian negara memindahkan kedudukannya ke Yogyakarta maka mulailah disusun kembali jawatan kepolisian negara lengkap dengan bagian-bagiannya dan pimpinan secara darurat di jalankan oleh wakil kepala kepolisian negara R. Soekanto di Candiwulan.
- Menghadapi Agresi Militer Belanda II
Perjanjian renviele ternyata tidak mampu mengakhiri konflik Indonesia – Belanda. Belanda ingin memforsir penyelesaian politik yang tidak kunjung selesai itu dengan kekerasan militer. Akhirnya tentara Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui dan tidak terlibat lagi kepada perjanjian tersebut.
Pada tangal 19 Desember 1948 tentara Belanda menyerbu Republik Indonesia yang dimulai dengan menduduki ibu kota Yogyakarta dengan Agresi militer belanda II Presiden dan wakil presiden bersama sejumlah pejabat tinggi pemerintah di tangkap dan diasingkan ke Banka tetapi sementara itu kekuasaan pemerintah Republik Indonesia telah diberikan kepada Mr. Syarifudin Prawita Negara (yang sedang berada di Bukit Tinggi) untuk memimpin suatu pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatera. Dengan adanya serangan tentara Belanda itu kegiatan-kegiatan yang tadinya hijrah ke daerah republik Indonesiamulai bergerak kembali kedaerah kantong-kantong yang di tinggalkan dan terjadilah pertempuran melawan Belanda dibeberapa tempat seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat. (www.sejarah.com)
Penulis : Fredy Ady Pratama
Editor : Nora Listiawati
Publisher : Fallas Fictoven